METROINFONEWS.CO | ACEH TIMUR — Kesabaran warga Gampong Paya Bili Dua, Kecamatan Birem Bayeun, akhirnya runtuh. Puluhan warga yang merasa dipermainkan dalam penyaluran bantuan korban banjir, Senin (14/4/2026), menggeruduk kantor geuchik. Suasana memanas, teriakan kemarahan menggema, menuntut keadilan yang mereka anggap telah dirampas.
Aksi ini bukan tanpa sebab. Warga menuding pendataan penerima bantuan sarat kejanggalan, bahkan diduga kuat diwarnai praktik “orang dalam”. Ironisnya, warga yang rumahnya terendam dan mengalami kerugian justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Sebaliknya, bantuan tahap pertama yang telah dicairkan disebut-sebut justru banyak mengalir kepada pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan aparat dusun.
“Ini bukan lagi soal salah data, ini sudah permainan! Yang benar-benar terdampak malah tidak dapat, yang dekat dengan aparat justru menikmati bantuan!” teriak seorang warga dengan emosi memuncak.
Kemarahan warga semakin memuncak karena musibah yang seharusnya menjadi momen solidaritas justru diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Bagi warga, ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk ketidakadilan yang nyata.
Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap dugaan ketidaktransparanan aparatur desa. Warga mendesak pembongkaran total data penerima bantuan serta transparansi tanpa kompromi.
“Kalau ini tidak diusut, jangan salahkan kami kalau kepercayaan rakyat hancur!” tegas warga lainnya.
Sementara itu, Geuchik Paya Bili Dua, Dinu Anjas Asmara, menjelaskan bahwa banjir melanda sekitar 85 persen wilayah gampong, dengan total 530 kepala keluarga terdampak.
Ia menyebutkan, data penerima bantuan yang masuk dari dusun untuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan berjumlah 37 orang. Dari jumlah tersebut, baru 12 orang yang menerima pencairan tahap pertama, sementara sisanya diusulkan pada tahap berikutnya.
Namun, terkait adanya warga yang belum terdata, ia menegaskan hal itu menjadi tanggung jawab kepala dusun.
“Kalau ada korban yang belum masuk data, itu kepala dusun kenapa tidak mendata,” ujarnya.
Hingga kini, warga mendesak pemerintah kecamatan hingga Kabupaten Aceh Timur segera turun tangan. Mereka meminta audit menyeluruh serta penindakan tegas jika terbukti terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
Kasus ini menjadi tamparan keras, ketika penderitaan rakyat diduga dijadikan ajang permainan, maka kemarahan publik adalah konsekuensi yang tak terelakkan.(DANTON) Kaperwil Aceh
About The Author
