METROINFONEWS.CO | Makassar – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia, Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) menyoroti masalah serius yang terjadi di sektor kesehatan Kabupaten Gowa, yakni keterlambatan pembayaran gaji bagi tenaga kesehatan (nakes) PPPK paruh waktu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para tenaga kesehatan tersebut sudah tiga bulan tidak menerima hak mereka.(selasa 7 April 2026)
Ketua Umum BMKI, Irham Tompo, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi menyangkut hak dasar tenaga kerja yang dilindungi oleh hukum.
“Keterlambatan pembayaran gaji ini berdampak pada semangat dan motivasi kerja tenaga kesehatan yang seharusnya terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujar Irham Tompo dalam pernyataannya.
Salah seorang tenaga kesehatan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.
“Di dinas lain, gaji sudah cair, sementara kami, para nakes PPPK paruh waktu, hingga saat ini belum menerima pembayaran. Sudah tiga bulan gaji kami tertunggak,” ungkapnya dengan nada sedih.
Kondisi ini, menurut BMKI, bisa berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang seharusnya dijaga dengan baik, terlebih dalam situasi pandemi dan situasi kesehatan yang penuh tantangan.
BMKI pun mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk segera mengambil langkah konkret agar pembayaran gaji para tenaga kesehatan dapat segera diselesaikan.
“Tidak seharusnya negara mengabaikan kesejahteraan tenaga kesehatan, apalagi di momentum Hari Kesehatan Sedunia yang seharusnya menjadi waktu untuk memberikan penghargaan kepada dedikasi mereka,” tegas Irham Tompo.
Menanggapi pernyataan BMKI, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa masalah pembayaran gaji nakes PPPK paruh waktu sedang dalam proses di bagian keuangan daerah.
“Insya Allah, kami sedang berproses untuk menyelesaikan pembayaran gaji tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dalam konfirmasinya.
BMKI berharap agar persoalan ini dapat segera diselesaikan untuk menghindari penurunan kualitas pelayanan kesehatan yang dapat mempengaruhi masyarakat Kabupaten Gowa.(Ss)
