METROINFONEWS.CO | LANGSA ACEH – Gelombang keresahan masyarakat Kota Langsa kian memuncak. Di tengah tekanan ekonomi, warga kini menghadapi kenyataan pahit: BBM subsidi jenis Pertalite makin sulit didapat di SPBU.
Di lapangan, masyarakat mengeluhkan pembatasan pengisian Pertalite yang membuat antrean mengular dan pengisian tidak lagi leluasa. Banyak warga mengaku “dipaksa halus” beralih ke Pertamax yang harganya jauh lebih tinggi.
Fenomena ini kini semakin terang setelah adanya pengakuan dari pihak SPBU. Salah satu pengelola SPBU di Kota Langsa menyebutkan bahwa pasokan Pertalite memang mengalami pembatasan signifikan.
“Biasanya dalam satu hari kami menerima pasokan sekitar 16 ton. Namun sekarang hanya dikirim sekitar 8 ton per hari,” ungkap salah satu pengusaha SPBU di Langsa pada, Senin (6/7/2026).
Pemangkasan kuota hingga 50 persen ini langsung berdampak pada ketersediaan di lapangan. Tak heran, Pertalite cepat habis bahkan sebelum malam, memaksa masyarakat yang datang belakangan untuk beralih ke BBM non-subsidi.
Sejak kenaikan harga Pertamax, terjadi lonjakan besar penggunaan Pertalite. Warga yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi kini beralih demi menekan pengeluaran. Namun ironisnya, saat kebutuhan meningkat, justru pasokan yang diterima SPBU disebut menurun drastis.
Di sisi lain, pernyataan resmi yang menyebut pasokan dalam kondisi aman dan distribusi normal kini dipertanyakan publik. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya: antrean panjang, pembatasan pembelian, dan kelangkaan yang berulang.
Situasi ini memicu kecurigaan masyarakat. Apakah ini murni persoalan distribusi… atau ada skenario terselubung untuk mendorong konsumsi Pertamax?
“Kalau Pertalite kosong, ya mau tak mau isi Pertamax, padahal mahal,” keluh Yura seorang warga.
Di tengah daya beli yang melemah, kondisi ini terasa semakin menekan rakyat kecil mulai dari pekerja harian, ojek, hingga pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada BBM subsidi.
Kini publik menuntut transparansi. Jika kuota benar-benar dipangkas, siapa yang mengambil keputusan? Apa alasannya? Dan sampai kapan kondisi ini akan terus terjadi?
Pertanyaan besar pun menggema di Kota Langsa:
Apakah ini sekadar masalah distribusi… atau bentuk tekanan sistematis terhadap rakyat kecil?.(DANTON) Kaperwil Aceh
