METROINFONEWS.CO |MAKASSAR -Komisariat Barisan Muda Kesehatan Indonesia (BMKI) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II yang bertepatan dengan momentum serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) yang baru.
Aksi tersebut berlangsung di dua titik, yakni di depan Lapas Kelas I Makassar dan Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Wilayah Sulawesi Selatan, Selasa (23/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti dugaan peredaran narkotika dan kasus tindak kekerasan berupa penikaman yang diduga terjadi di dalam lingkungan Lapas Makassar.
BMKI mendesak agar pimpinan baru lapas menunjukkan komitmen dan integritas dalam membongkar berbagai dugaan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik.
Ketua Komisariat BMKI, Fahmi, dalam orasinya menantang Kalapas yang baru untuk berani mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik peredaran narkotika di dalam lapas.
Pergantian pimpinan harus menjadi momentum pembenahan. Kami menantang Kalapas yang baru untuk mengungkap secara terbuka siapa dalang di balik dugaan peredaran narkoba di dalam lapas.
Jangan sampai pergantian jabatan hanya bersifat seremonial tanpa ada langkah konkret dalam penegakan hukum,” tegas Fahmi di hadapan massa aksi.
Senada dengan itu, Wawan selaku Koordinator Lapangan (Korlap) menyampaikan bahwa jabatan Kalapas harus diiringi dengan keberanian untuk menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Apabila Kalapas yang baru tidak mampu mengungkap berbagai kejahatan yang terjadi di dalam lapas, termasuk dugaan peredaran narkoba dan kasus penikaman, maka lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya.
Lapas harus bersih dari praktik-praktik yang mencederai hukum dan keadilan,” ujar Wawan dalam orasinya.
Selain menyoroti kondisi di Lapas Makassar, BMKI juga meminta perhatian serius terhadap dugaan peredaran narkotika di Lapas Narkotika Bollangi, Kabupaten Gowa.
Massa mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera membentuk tim audit dan investigasi independen guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dugaan tindak pidana yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan.
Menurut Fahmi, langkah tersebut penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.
Kami mendesak Kemenimipas membentuk tim audit dan investigasi yang independen untuk mengungkap dugaan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terjadi di Lapas Makassar maupun Lapas Bollangi.
Penanganan persoalan ini tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut marwah penegakan hukum,” katanya.
Dalam jalannya aksi, pihak Lapas Makassar sempat menawarkan mediasi dengan menghadirkan pejabat struktural melalui Kepala Bagian (Kabag). Namun tawaran tersebut ditolak oleh massa aksi yang menginginkan dialog langsung dengan Kalapas.
Massa menilai bahwa persoalan yang mereka angkat merupakan isu strategis yang memerlukan komitmen langsung dari pimpinan tertinggi di lingkungan lapas.
Kami ingin mendengar langsung sikap dan komitmen Kalapas. Kami siap berdialog dan bermusyawarah, tetapi harus dengan pengambil kebijakan, bukan sekadar perwakilan,” tegas Fahmi.
BMKI juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan dugaan kasus penikaman dan peredaran narkotika yang menjadi perhatian masyarakat.
Organisasi tersebut menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemasyarakatan.
Aksi yang berlangsung secara tertib dan damai tersebut kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap di depan Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam pernyataannya, BMKI menegaskan akan kembali menggelar Aksi Jilid III apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons dan tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.
BMKI menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong terciptanya lembaga pemasyarakatan yang bersih, transparan, bebas narkotika, serta menjunjung tinggi supremasi hukum tanpa pandang bulu(**)red
About The Author
