OPINI | SALMAN SITABA
METROINFONEWS.CO | SULSEL ,Gowa – Ada sebuah pemandangan menarik dalam dinamika politik Indonesia hari ini. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal lantang mengkritik kekuasaan, kini justru berada di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Rocky Gerung resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 2 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut merupakan bagian dari susunan baru Wantimpres berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Peristiwa ini tentu menarik untuk dibaca bukan sekadar sebagai sebuah perpindahan posisi, tetapi sebagai fenomena politik yang memperlihatkan betapa dinamisnya hubungan antara kritik, kekuasaan, dan kepentingan dalam kehidupan bernegara.
Bagi sebagian orang, mungkin muncul rasa kaget, bahkan kecewa. Bagaimana mungkin seseorang yang selama ini begitu vokal mengkritik kekuasaan akhirnya menerima posisi yang berada dekat dengan pusat kekuasaan?
Namun, apakah perubahan posisi otomatis berarti perubahan prinsip?
Pertanyaan tersebut justru jauh lebih penting daripada sekadar mempertentangkan masa lalu dengan posisi seseorang hari ini.
Dalam politik, perubahan posisi merupakan bagian dari dinamika yang selalu terbuka. Seseorang dapat berada di luar pemerintahan pada satu masa dan kemudian berada di dalam pemerintahan pada masa berikutnya. Yang seharusnya menjadi perhatian publik bukan semata-mata di mana seseorang berdiri, melainkan apakah suara kritis, independensi pemikiran, dan keberanian menyampaikan kebenaran tetap dipertahankan ketika ia telah berada di dalam sistem.
Di sinilah posisi Rocky Gerung sebagai anggota Wantimpres menjadi menarik untuk diamati.
Wantimpres memiliki tugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian, posisi tersebut bukan sekadar simbol kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Presiden.
Artinya, publik memiliki alasan untuk menunggu: apakah seorang Rocky Gerung yang dikenal sebagai pengkritik kekuasaan akan tetap menjadi suara yang kritis ketika berada di dalam struktur yang memberikan pertimbangan kepada Presiden?
Jawabannya tentu bukan ditentukan oleh jabatan, tetapi oleh sikap dan tindakan setelah berada di dalam jabatan tersebut.
Niccolò Machiavelli melalui The Prince memang banyak membahas bagaimana kekuasaan bekerja secara realistis, termasuk bagaimana kepentingan, strategi, dan keberlangsungan kekuasaan memengaruhi tindakan seorang penguasa. Namun, membaca Machiavelli tidak seharusnya membuat masyarakat menerima begitu saja anggapan bahwa politik selalu identik dengan pengorbanan prinsip.
Justru sebaliknya, masyarakat perlu semakin kritis membaca realitas politik.
Kita juga perlu berhati-hati dengan ungkapan bahwa “tidak ada kawan atau lawan yang abadi” seolah-olah semua hubungan politik pasti hanya dibangun berdasarkan kepentingan. Politik memang memiliki dimensi kepentingan, tetapi negara juga memiliki konstitusi, hukum, etika, dan kepentingan publik yang seharusnya menjadi batas.
Karena itu, ketika seorang tokoh yang sebelumnya berada di luar kekuasaan kemudian masuk ke dalam sistem, publik tidak perlu buru-buru mengkultuskannya ataupun langsung menghakiminya.
Yang lebih sehat adalah mengamati.
Apakah kritiknya masih tajam?
Apakah ia masih berani menyampaikan pendapat yang berbeda ketika diperlukan?
Apakah ia mampu memberikan pertimbangan yang objektif kepada Presiden?
Apakah kedekatan dengan kekuasaan membuatnya kehilangan daya kritis, atau justru memberikan ruang baru untuk menyampaikan kritik secara langsung dari dalam?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang layak diberikan kepada setiap figur publik yang memilih masuk ke dalam pemerintahan.
Sebab, persoalan terbesar dalam demokrasi bukanlah ketika seorang pengkritik mendapatkan jabatan. Persoalan yang lebih penting adalah ketika masyarakat berhenti mengawasi hanya karena orang yang dikaguminya telah mendapatkan posisi.
Jangan sampai kita mengganti sikap kritis dengan kultus terhadap figur.
Hari ini kita mungkin mengagumi seorang tokoh karena keberaniannya mengkritik kekuasaan. Besok, tokoh yang sama mungkin berada di dalam kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, ukuran kita seharusnya tetap sama: kebenaran, kepentingan publik, hukum, dan akal sehat.
Aristoteles sering dikaitkan dengan gagasan bahwa kebenaran harus ditempatkan di atas loyalitas kepada seorang sahabat atau guru. Pesan tersebut relevan untuk kehidupan publik: jangan mencintai seorang figur sedemikian rupa hingga kita kehilangan kemampuan untuk mengkritiknya.
Begitu pula sebaliknya.
Jangan membenci seorang figur sedemikian rupa hingga setiap tindakannya dianggap salah sebelum kita melihat fakta dan rekam jejaknya.
Rocky Gerung kini memiliki ruang baru dalam perjalanan politik dan intelektualnya. Jabatan sebagai anggota Wantimpres tentu membawa konsekuensi berupa tanggung jawab publik yang berbeda dibanding ketika ia berada di luar pemerintahan.
Pada akhirnya, waktu yang akan memperlihatkan apakah posisi tersebut mengubah cara ia bersuara atau justru menjadi ruang baru bagi dirinya untuk menyampaikan pandangan kritis secara langsung kepada kekuasaan.
Bagi masyarakat, tugas kita sederhana tetapi penting: jangan kehilangan akal sehat.
Jangan terlalu cepat kecewa karena seorang idola berubah posisi. Jangan pula terlalu cepat membenarkan karena seorang idola mendapatkan jabatan.
Kita tidak membutuhkan kultus terhadap tokoh.
Kita membutuhkan keberanian untuk tetap mencintai kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu tidak sesuai dengan tokoh yang kita sukai.
Sebab dalam demokrasi, yang harus dipertahankan bukanlah kesetiaan kepada figur, melainkan kesetiaan kepada kebenaran dan kepentingan publik.
Salman Sitaba
Wartawan/Jurnalis
About The Author
