METROINFONEWS.CO | LANGSA ACEH – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax bukan lagi sekadar kebijakan fiskal. Di Kota Langsa, dampaknya menjelma menjadi krisis sosial yang nyata. Pertalite—yang menjadi tumpuan rakyat kecil—mendadak “menghilang” dari peredaran harian, memicu antrean panjang, kepanikan, hingga pertanyaan besar: apakah ini kegagalan distribusi atau pembiaran yang disengaja?
Sejak penyesuaian harga Pertamax pada 10 Juni 2026 yang melonjak hingga menyentuh Rp16.650 per liter, terjadi pergeseran konsumsi secara brutal. Masyarakat kelas menengah yang sebelumnya mampu membeli BBM non-subsidi kini terpaksa “turun kasta” beralih ke Pertalite demi bertahan hidup.
Namun satu fakta mencolok muncul: lonjakan ini seperti tidak pernah diantisipasi.
Di lapangan, kondisi berbicara tanpa sensor. Pertalite kini berubah menjadi komoditas rebutan. Siang antre, malam kosong. Stok datang, langsung habis dalam hitungan jam. Sementara itu, Pertamax tetap tersedia—tanpa antrean, tanpa tekanan.
“Kalau malam, Pertalite pasti habis. Tapi Pertamax selalu ada,” ungkap seorang petugas SPBU di Langsa.
Fenomena ini memunculkan kecurigaan serius. Apakah distribusi BBM subsidi benar-benar dikendalikan dengan sistem yang matang? Atau justru dilepas mengikuti mekanisme pasar liar tanpa pengawasan yang tegas?
Lebih janggal lagi, tidak ada tanda-tanda penyesuaian kuota Pertalite meski lonjakan permintaan terjadi secara terang-terangan. Kapasitas tangki SPBU yang terbatas semakin memperparah situasi—menjadi titik lemah yang seolah dibiarkan terbuka tanpa solusi.
Dampaknya langsung menghantam rakyat kecil.
Bagi pengemudi ojek, pekerja harian, hingga pelaku UMKM, Pertalite bukan sekadar pilihan—melainkan urat nadi ekonomi. Ketika akses itu terganggu, yang terancam bukan hanya mobilitas, tetapi juga dapur keluarga.
“Dulu masih sanggup pakai Pertamax. Sekarang terpaksa pakai Pertalite, tapi malah sering kosong,” keluh Lia, warga Kota Langsa, Minggu (5/7/2026).
Situasi ini menegaskan satu hal yang tak bisa lagi ditutup-tutupi: kebijakan harga tanpa kesiapan distribusi adalah bom waktu yang kini meledak di depan mata.
Pertanyaannya kini semakin tajam—siapa yang bertanggung jawab?
Apakah ini murni kegagalan perencanaan, atau ada kepentingan lain yang bermain di balik distribusi BBM subsidi? Mengapa Pertamax aman, sementara Pertalite langka? Siapa yang diuntungkan dari kondisi ini?
Kota Langsa hari ini tidak hanya berbicara tentang kelangkaan BBM. Ini adalah sinyal keras tentang ketimpangan, tentang kebijakan yang tidak berpihak, dan tentang negara yang mulai kehilangan kendali atas kebutuhan dasar rakyatnya.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang terjadi bukan sekadar krisis energi—melainkan krisis kepercayaan.(DANTON) Kaperwil Aceh
About The Author
