METROINFONEWS.CO | LANGSA ACEH – Penetapan Antoni Samad sebagai Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Kota Langsa menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Dinas Pendidikan Aceh didesak untuk mengkaji ulang keputusan tersebut, mengingat hingga saat ini belum pernah putra daerah dipercaya memimpin Cabang Dinas Pendidikan di wilayah tersebut.
Sejumlah tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, hingga elemen sipil di Kota Langsa menilai bahwa sudah saatnya putra daerah diberikan kesempatan untuk memimpin di daerahnya sendiri, terutama dalam jabatan strategis yang berkaitan langsung dengan kemajuan pendidikan.
“Selama ini, posisi Kacabdin Langsa selalu diisi oleh pejabat dari luar daerah. Padahal, banyak SDM lokal yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang tidak kalah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat. Jum’at (15/5/2026).
Berdasarkan catatan yang beredar di kalangan masyarakat, sejumlah nama yang pernah memimpin Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Langsa berasal dari luar daerah, di antaranya:
1. Abdul Jaban, S.Pd, M.Pd (Aceh Utara).
2. Supriariadi, S.Pd, M.Pd (Lhokseumawe).
3. Drs. Muhammad Daud, M.M (Aceh Tengah).
Selain itu, posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kacabdin juga pernah diisi oleh pejabat dari luar, yakni:
Sabri, S.STP., MAP (Aceh Tamiang) dan Salamuddin, S.Pd.I., M.Pd.I (Aceh Timur).
Hal ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa putra daerah Langsa belum pernah diberikan kepercayaan untuk memimpin Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Langsa sendiri.
Menurut mereka, figur lokal dinilai lebih memahami karakteristik sosial, budaya, serta kebutuhan riil dunia pendidikan di wilayah Kota Langsa dan Aceh Tamiang yang berada dalam cakupan kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Langsa.
Selain itu, kepemimpinan dari putra daerah diyakini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
Meski demikian, masyarakat menegaskan bahwa aspirasi ini bukan bentuk penolakan terhadap sosok Antoni Samad secara pribadi, melainkan dorongan agar prinsip keadilan dan pemerataan kesempatan dapat diterapkan secara bijaksana.
“Ini bukan soal siapa yang ditunjuk, tetapi soal keadilan. Putra daerah juga layak diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi memajukan pendidikan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Aceh terkait desakan evaluasi terhadap penunjukan Antoni Samad sebagai Kacabdin Pendidikan Wilayah Langsa.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi ini secara objektif dan terbuka, serta mengambil langkah terbaik demi kemajuan pendidikan di Kota Langsa.(DANTON) Kaperwil Aceh
About The Author
