METROINFONEWS.CO | Singkawang –KALBAR.-Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia menggelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Camat dan Kepala Desa dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Tahun 2026, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Mahkota Singkawang, Jalan P. Diponegoro No. 1, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat.
Rapat koordinasi dibuka pukul 09.00 WIB oleh Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, S.H., M.A., Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Dr. H. Bakri Sidiq, serta Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D., bersama jajaran Sekretariat BNPP RI.
Selain itu, hadir pula Kepala BPPD Kalimantan Barat Alexander Rombonang, M.M.A., mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Singkawang Drs. Yulianus Anus, S.Sos., M.T., mewakili Wali Kota Singkawang, serta Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, S.I.K., bersama para camat dan kepala desa dari wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Dalam sambutan Pemerintah Kota Singkawang, ditegaskan bahwa camat dan kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan di wilayah perbatasan. Pemkot menyampaikan bahwa Perbatasan Sebagai Penjaga Kedaulatan ,Oleh karena itu, diperlukan strategi dan regulasi khusus agar pembangunan tidak terhambat oleh aturan tata ruang.
Pemerintah daerah juga menilai masyarakat perbatasan memiliki peran strategis sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah diharapkan memberikan kemudahan dalam pembangunan infrastruktur serta pemukiman di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda prioritas nasional di kawasan perbatasan. Kalimantan Barat diketahui memiliki lima kabupaten dan 14 kecamatan yang berada di garis terdepan wilayah perbatasan negara.
Saat ini, empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah beroperasi, yakni Entikong, Badau, Aruk, dan Jagoi Babang. Selain itu, Pos Lintas Batas Temajuk direncanakan akan direaktivasi pada Agustus 2026 sebagai langkah awal pembangunan PLBN baru pada tahun 2027.
Pemerintah juga mengusung visi mengubah kawasan perbatasan dari “halaman belakang” menjadi “beranda depan” sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Penguatan Koordinasi Pengelolaan Perbatasan
Dalam sambutannya, Sekretaris BNPP RI menyampaikan bahwa BNPP mengoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan melalui tiga deputi utama.
Beberapa capaian yang telah diraih antara lain penegasan batas wilayah berupa klaim sekitar 10.000 hektare di Labang serta penambahan 127 hektare lahan sawit di wilayah Sebatik.
Selain itu, dari target pembangunan 26 PLBN, sebanyak 15 unit telah selesai dibangun. Namun, pembangunan PLBN Sungai Kelik di Kabupaten Sintang masih menghadapi kendala negosiasi titik lokasi dengan pihak Malaysia.
BNPP RI juga berharap camat dan kepala desa dapat mengimplementasikan materi yang disampaikan dalam rapat tersebut di wilayah masing-masing guna memperkuat tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan.
Rangkaian kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.30 WIB, meliputi registrasi peserta, pembukaan, pemaparan materi, hingga istirahat, shalat, dan makan (ishoma). Pembukaan kegiatan berakhir pukul 11.30 WIB dan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber.
Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan, S.I.K., menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif. “Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya.
Editor: Hepni Jaya Kusuma
About The Author
